wilayah bebas korupsi. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. wilayah bebas korupsi

 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dicabut dan dinyatakan tidak berlakuwilayah bebas korupsi id: 4 Hlm

Dalam acara itu, Sobandi mengimbau seluruh pegawai Pengadilan Negeri Depok untuk turut serta mendukung. Yogyakarta (31/08/2023) - Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan. Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya didorong untuk mampu menciptakan zona birokrasi yang melayani. Penilaian mandiri ini berlangsung sepanjang Juni 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. IDENTIFIKASI MASALAH Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM di lingkungan RSUD dr. JAKARTA, KOMPAS — Gerakan bebas korupsi di instansi pemerintah melalui pembangunan zona. Namun, tahukah kalian perbedaan dari ZI, WBK dan WBBM? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari lihat latar belakang mengenai ZI, WBK dan WBBM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani merupakan upaya untuk mewujudkan Pengadilan yang Bebas KKN, Akuntabilitas Tinggi, Kinerja yang Efektif dan Efisien serta Pelayanan kepada masyarakat yang prima dan berkualitas yang. Sejak 2019, daerah pemilihan ini diwakili oleh. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ialah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Dasar Hukum 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan pribadi atau orang lain. Soe,ya Respationo, Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Beberapa definisi tentang "korupsi" selalu berkaitan dengan bentuk tindakan ilegal atauWilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sementara Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). JAKARTA - Reformasi birokrasi berpengaruh penting dalam menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Biroraksi Bersih/Melayani (WBBM) di lingkungan pemerintahan. Bisnis Proses Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 1813, jdih. Namanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Supaya kita bisa lolos penilaian hendaknya bisa mengelola pengaduan masyarakat (Dumas) dengan. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Badung membangun sistem informasi Pakta Integritas secara elektronik. com, Jakarta Sebanyak 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 dari hasil penilaian tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Liputan6. Yakni PN Surabaya,. Senin, 26 Juni 2023 CariJakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Ditjen PP. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. go. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Taukhid dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu akan memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah. 2. Segala upaya nyata dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) serta birokrasi bersih dan melayani (WBBM) harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi. Afdalisma berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) segera mengusulkan LLDIKTI Wilayah X, sebagai satuan kerja dengan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini tercatat sudah ada empat Kantor Imigrasi daerah yang sudah meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian. com - Sebanyak 17 unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima predikat Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020. 1. 3. Suasana penyerahan anugerah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Pelaksanaannya dilakukan setiap satuan kerja atau unit kerja yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kepada. Sejak tahun 2014, guna percepatan pelaksanaannya, dimulailah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan akhir agar OPD di Kota Kediri dapat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,. 27. Untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. 2. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan: a. Jakarta - Humas MA: Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Kepala Badan. Wilayah Bebas Korupsi . Di Bali di kenal dengan istilah “kesepekang”. Integritas dapat mengukur persepsi antikorupsi sebuah sektor publik, dan mampu mengidentifikasi apakah sektor itu telah menuju wilayah bebas korupsi atau tidak. 2. DASAR HUKUM PERMENPAN. (Julia,2019) Salah satu daerah yang mengajukan permohonan penerapan zona integritas di wilayah pemerintahannya adalah Kabupaten Bone. Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Walikota Yogyakarta pada tahun 2014. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 1. Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. JAKARTA - Hingga saat ini sudah ada 198 instani pemerintah yang mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi. Camat Kepanjenkidul Indra Purwanto mengatakan, pihaknya menjadi salah satu dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikirimkan oleh Pemkot Blitar untuk mengikuti penilaian. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi NasionalPeraturan Perundang-undangan. 1360, PERATURAN. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. Acara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bermaksud memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Jakarta, Senin (21/12). dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan. 2023. 4 Cinere – Depok 16512. “Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif”. 1. SURABAYA – Komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI dalam upaya pemberantasan Korupsi terus dilakukan, salah satu bentuk keseriusan itu adalah dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. IPDN Kukuhkan 7 Guru Besar: Berbagai Orasi Ilmiah Menyoroti Isu Penting Pemerintahan. Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani d i Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi . 3. 2023. 22 Tanggal 12 Januari Tahun 20202 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah. 6 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) • Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Jakarta, Kominfo –Reformasi birokrasi merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya Visi Indonesia Maju. Tanggal: 31 Desember 2021. FEB Unpad menjadi unit kerja percontohan implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak Mei 2020. Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Namun, tahukah kalian perbedaan dari ZI, WBK dan WBBM? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari lihat latar belakang mengenai ZI, WBK dan WBBM. 4 PENGERTIAN UMUM Dalam dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilini yang dimaksud dengan : 1. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. KPK menahan dua orang tersangka salah satunya, Herman Sutrisno. Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia Email: [email protected] (ANTARA) - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 29 Jun,2020. Aula Dwi Warna Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Susy Susilawati menghadiri undangan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019/NO. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI. Dunia sudah berubah, kita harus mengubah mindset kita, cara berpikir dan cara bekerja,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di BPN Kota Balikpapan, hari ini (25/4). Bermimpi tentang dunia yang bebas korupsi, mari kita jadikan kenyataan. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang. 2) Meningkatkan kualitas tata kelola satuan kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. :dari. 20. Bangsa yang bahagia adalah bangsa yang bebas korupsi. “Kita harus berbenah dan menyempurnakan tata. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. Tingginya angka korupsi dan relatif masih rendahnya kualitas pelayanan publik semakin mendorong KPKNL Pamekasan telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani t ahun 2020 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur berserta jajarannya dan beberapa perwakilan pengguna jasa/stakeholder di wilayah Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, mendorong agar unit-unit di Kementerian Keuangan bisa mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. b. Bertempat di Ruang Rapat 1, DKPPU, di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang,. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai KPKNL Bogor melalui media daring Zoom Conference ( 26/07/2021)Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh disiplin dan tanggung jawab serta melaporican hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Ketua PembangunanWakil Jaksa Agung Setya Untung Arimuladi mendorong Kejati Riau dan 10 Kejari di Bumi Lancang Kuning untuk meraih wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK-WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen perubahan, Penataan tata laksana, Penataan manajemen umber daya manusia, Penguatan pengawasan dan Penguatan akuntabilitas kinerja;; c. Dubes Rachmat juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan KBRI Bangkok mencanangkan masuk menjadi Zona Integritas menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan slogan “Lancar, Akurat, Berkreasi, Unggul, Sinergi, Integritas, kuntabel, dan Melayani" atau yang disingkat. Komponen-komponen dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Permenpan-RB 90/2021), adalah mencakup komponen pengungkit dan komponen hasil. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Diperlukan adanya tindakan. Pembangunan . "Mari dukung menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan DKPPU Kementerian Perhubungan”, kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Capt Avirianto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis. MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (Menuju WBK) : Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Judul. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, di antaranya melalui upaya menciptakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: nomor: 90: tahun: 2021: tentang: pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintahDalam Pedoman Permenpan 52 tahun 2014 pengertian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah : "Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Laksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja". Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi NasionalWilayah Bebas Korupsi; b. Katadata. 3. Judul. Keempat instansi pemerintah tersebut, di antaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta,. Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan upaya. Berdasarkan Pengumuman Kementerian PAN dan RB Nomor B/09/PW. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang seluruh komponen dalam instansi tersebut menunjukan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih. C. Kalapas Klas IIA Pematangsiantar, Porman Siregar dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus foto bersama usai melakukan pencanangan Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Selasa (25/2) (Analisadaily/Franscius Hartopedi Simanjuntak)Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta maka perlu disusun Rencana Aksi dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Mengingat : 1. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Kegiatan penyerahan. 7 Oktober 2020, 18:10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Jakarta - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung berhasil kembali meraih penghargaan berskala nasional, Disdukcapil dapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Hotel Fairmont, Jakarta pada Senin,. wilayah bebas korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berjalan dengan efektif. “Keluhan utama terhadap kami adalah korupsi,” kata anggota parlemen Ukraina tersebut. Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad), Kolonel Czi Y. Acara ini berlangsung selama sehari (09/05/2012) di Aula Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia Sulawesi Tengah. Margono Soekarjo Purwokerto dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Tutup. Bersardasarkan Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) 2020, negara yang paling bersih dari korupsi memiliki transparansi. U. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52. 3) Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Pembangunan Zona Ingetritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, diharapkan dapat dioptimalkan dalam rangka pencegahan (prefentif). Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah pengertian Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. 27. Badan / Pengarang. BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. id: 4 Hlm. Jakarta – Humas : Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2020, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020 bertempat diHotel Faimont, Senin, 21 Desember 2020. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi. Reformasi birokrasi dalam rangka penataan sistem penyelenggaraan memerintah merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mewujudkan dan memastikan terciptanya Institusi yang bebas dari korupsi. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani . 3 BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS A. Tidak ada data. Liputan6. Pencanangan diawali dengan sambutan Kepala KPPN Banjarnegara, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta. 02. Banten – Untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka penting untuk dilakukan penguatan dalam pengawasan pelaksanaannya. id: 4 Hlm. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama. Oleh karena itu diperlukan penerapan pola pemerintahan yang bersih disertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk meminimalisir korupsi secara efektif. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Ma’ruf Amin, saat acara penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) tahun 2020, yang diadakan secara virtual, menyatakan di era revolusi industri 4. id - Jakarta-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengevaluasi 485 unit kerja yang mengusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Korupsi memberikan dampak yang cukup buruk bagi kehidupan. Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Judul. 5. Oleh : Henry Rosamirandha Saat ini, antusiasme Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) semakin tinggi. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menggelar kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) IPB University yang dilaksanakan di Auditorium FEM Kampus IPB Dramaga, Bogor (29/6). penataan tata laksana, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ialah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah BBWS Pemali Juana belum dapat menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi maupun Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. Direktur Utama LMAN. Dalam beberapa tahun belakangan ini, saya sering diundang berdiskusi dan menjadi saksi penandatanganan pencanangan dan komitmen pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan. com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di empat unit kerja instansi pemerintah. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PERMEN-KP/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS. Ernida Basry, SH, MH) dengan saksi-saksi antara lain Wakil Walikota Jakarta Pusat. Selengkapnya silahkan baca dan download salinan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) Di Instansi Pemerintah, melalui link yang tersedia di bawah ini. tentang pembangunan Zona lntegritas wilayah bebas korupsi secara terpadu, diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif baikdi tingkat pusat maupun daerah. “Sosialisasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi” 2. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Unit Kerja yang sukses menerapkan ZI akan memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menadakan bahwa unit. Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK bersifat independen dan bebas dari. Sebabnya, tutur Egi, predikat itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan yang telah sesuai. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adlah predikat. Jakarta, 13 Desember 2022 – Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastrukur (PDPPI) menerima penghargaan sebagai unit kerja pelayanan publik yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. a. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Dedi Prasetyo menyebutkan dari ratusan unit kerja. Penetapan satuan kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi dengan penerapan ini dimaksudkan sebagai suatu kompetisi serta menjadikan area percontohan diterapkannya pelaksanaan formasi birokrasi pada setiap lingkungan Kementerian Hukum dan hak asasi manusia melalui pembangunan zona integritas yang menerapkan. Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Betulkah Kaltim sudah menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)? Pertama, laporan dugaan korupsi yang terjadi di Kaltim masih tergolong tinggi. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Telekomunikasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Telekomunikasi Nomor 79 Tahun 2021. Hasilnya, 77 unit kerja pelayanan ditetapkan. Inisiatif pencanangan layak diapresiasi meskipun hasilnya diragukan. T. pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah komitmen. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.